JAKARTA – Korps Bhayangkara memperketat kesiapan pengamanan jalur mudik menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah. Dalam skema manajemen arus mudik nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengumumkan pengerahan kekuatan penuh guna menjamin pergerakan jutaan mobilitas warga berjalan aman, lancar, dan responsif.
Komitmen strategis tersebut dipaparkan langsung dalam konferensi pers bersama yang digelar di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Rabu (11/3/2026). Melalui sandi Operasi Ketupat 2026, Polri dipastikan menyiagakan sedikitnya 161.000 personel gabungan dari berbagai unsur lintas sektoral di seluruh penjuru tanah air.
Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menjelaskan, ratusan ribu personel tersebut akan disebar secara taktis pada titik-titik rawan kemacetan akut, pemetaan black spot kecelakaan lalu lintas, hingga zonasi gangguan kamtibmas. Pengamanan statis dan dinamis ini ditopang oleh pendirian 2.746 posko di jalur protokol.
“Formasi posko operasi tahun ini terdiri dari 1.624 Pos Pengamanan, 779 Pos Pelayanan, dan 343 Pos Terpadu. Seluruhnya ditempatkan di koridor utama mudik, rest area tol, pelabuhan penyeberangan, stasiun, bandara, hingga titik pariwisata,” urai Komjen Dedi Prasetyo.
Perwira tinggi bintang tiga itu menggarisbawahi bahwa manajemen mudik kali ini tidak sekadar bertumpu pada rekayasa lalu lintas konvensional seperti kebijakan one way atau contraflow. Polri menyuntikkan aspek transformasi digital ke dalam sistem kedaruratan melalui optimalisasi layanan panggilan darurat (hotline) 110 secara berkala.
“Kami mengintegrasikan layanan darurat 110 langsung ke Command Center jajaran polda dan polres. Melalui fasilitas ini, kehadiran polisi di lapangan dikondisikan berada dalam genggaman pemudik. Saat ada intervensi laporan—baik itu kecelakaan maupun kendala teknis darurat—sistem akan melacak koordinat pelapor secara real-time dan menggerakkan personel terdekat dalam hitungan menit,” tegas Wakapolri.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menekankan pentingnya integrasi layanan publik lintas kementerian guna mengantisipasi puncak arus mudik. Untuk mendukung operasi, pemerintah turut mengaktivasi 386 posko komunikasi serta sekitar 2.700 pos pelayanan kesehatan terpadu di sepanjang rute mudik.
Sinergi ketat antara kekuatan militer-kepolisian, kesiapan infrastruktur medis, serta digitalisasi pelayanan darurat lewat platform 110 diharapkan mampu menciptakan ekosistem mudik yang andal. Langkah proaktif ini disiapkan agar para pemudik dapat menempuh perjalanan menuju kampung halaman dengan aman, sekaligus merasakan kehadiran negara yang sigap mengawal keselamatan warganya.
