PEKANBARU – Pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengenai keniscayaan politik identitas dalam kontestasi elektoral memicu reaksi keras dari kompetitor politiknya. Kritik tajam datang dari politisi PDI Perjuangan Provinsi Riau, Kordias Pasaribu, yang menilai pandangan tersebut berpotensi mengancam integrasi sosial dan mencederai falsafah Pancasila.
Polemik ini mengemuka pasca-kehadiran Anies dalam forum diskusi ‘Chief Editors Meeting’ bersama para pimpinan media massa di Hotel Shangri-La, Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Anies memberikan argumentasi bahwa politik identitas merupakan realitas sosiologis yang tidak dapat dihindari ketika para kandidat yang bertarung memiliki latar belakang silsilah atau identitas yang berbeda.
“Politik identitas itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Misalnya calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender. Pada Pilkada DKI 2017, calon yang bersaing agamanya berbeda, maka identitas yang mengemuka adalah agama. Hal itu akan terus terjadi selama calon memiliki perbedaan gender, suku, maupun agama,” papar Anies, Jumat (17/3/2023) malam.
Menanggapi hal tersebut, Kordias Pasaribu menilai argumentasi Anies merupakan bentuk pembenaran atas pola pemenangan pemilu yang mengorbankan kohesi sosial bangsa. Menurut mantan Wakil Ketua DPRD Riau periode 2014–2019 ini, strategi politik yang mengeksploitasi sentimen suku, ras, dan agama (SARA) demi meraih simpati publik demi kekuasaan sangat bertentangan dengan prinsip persatuan nasional.
“Pernyataan tersebut mengindikasikan ketidakpedulian terhadap risiko perpecahan bangsa. Menghalalkan segala cara demi kemenangan mutlak dengan mempertaruhkan persatuan merupakan langkah yang bertolak belakang dengan cita-cita para pendiri bangsa, termasuk Bung Karno, yang telah bersusah payah mempersatukan NKRI,” kritik Kordias di Pekanbaru, Minggu (19/3/2023).
Lebih lanjut, Kordias menegaskan bahwa PDI Perjuangan secara ideologis menolak narasi politik berbasis sentimen primordial tersebut. Ia membandingkan dinamika tersebut dengan komitmen politik Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang dinilainya selalu mengedepankan etika politik kepatuhan hukum dan menjaga kondusivitas nasional, sekalipun dalam posisi politik yang tidak menguntungkan.
“PDI Perjuangan diajarkan untuk menghargai proses dengan sabar. Kami pernah menang pemilu tapi tidak mendapatkan kursi presiden maupun ketua DPR, namun belum pernah sekalipun ada arahan untuk mengeluarkan narasi yang memecah belah bangsa. Ongkos sosial yang harus dibayar terlalu mahal jika nafsu kekuasaan mengorbankan kerukunan anak bangsa,” tegas Kordias yang juga tengah bersiap maju sebagai bakal calon legislatif DPR RI dapil Riau 1.
Di sisi lain, Anies Baswedan menyatakan tidak mempersoalkan persepsi maupun sentimen negatif publik yang dialamatkan kepadanya terkait rekam jejak dinamika politik masa lalu.
“It doesn’t matter if you don’t like me, tidak masalah jika ada pihak yang tidak menyukai saya. Namun, fokus saya adalah tetap membuka ruang dialektika dan mengajak seluruh elemen untuk berdiskusi bersama dalam membangun gerakan perubahan yang kontributif,” pungkas Anies menanggapi kritik.
