JAKARTA – Mantan aktivis sekaligus pengamat politik, Dahlia Zein, angkat bicara menyoroti eskalasi aksi unjuk rasa masif yang melanda Ibu Kota dan berbagai wilayah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Demo yang dipicu oleh akumulasi kekecewaan, rasa sakit hati, serta tuntutan pemenuhan hak-hak dasar rakyat tersebut disayangkan karena mulai bergeser ke arah anarkisme.
Dahlia mengaku ikut terpukul dan kecewa menyaksikan kerusakan masif pada berbagai fasilitas umum, hingga munculnya laporan aksi penjarahan yang menyasar permukiman serta properti milik warga sipil yang tidak berdosa.
“Saya mengutuk keras aksi penjarahan dan perusakan fasilitas umum yang terjadi di semua wilayah. Saya ini mantan aktivis, tahu betul cara berjuang, tetapi saya sama sekali tidak toleran terhadap tindakan destruktif yang justru merugikan masyarakat kecil,” tegas Dahlia saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (2/9/2025).
Menurut analisisnya, benturan di lapangan dan meluasnya kerusuhan ini tidak akan terjadi apabila jajaran pimpinan maupun anggota DPR RI memiliki iktikad baik untuk membuka ruang dialog. Ia menilai ada kesan pembiaran dari para wakil rakyat yang enggan menemui massa aksi untuk menyerap aspirasi secara langsung.
“Sebagai parlemen, entah itu wakil atau ketua DPR RI, harusnya ada inisiatif konkret untuk keluar dan menemui massa. Kalau mereka mau mendengarkan sejak awal, eskalasi di lapangan tidak akan meluas seperti ini. Pertanyaannya, ada apa dengan pembiaran ini? Apakah memang ada dalang atau aktor intelektual yang sengaja menunggangi situasi?” cetus Dahlia dengan nada geram.
Guna mengurai benang kusut tersebut, Dahlia mendesak Presiden RI untuk segera membentuk tim investigasi khusus guna menyelidiki dalang di balik kerusuhan ini secara transparan. “Perlu diingat, bentuk negara kita ini adalah DEMOKRASI, bukan DEMOCRAZY!” serunya.
Lebih lanjut, ia juga memberikan peringatan keras kepada para menteri di Kabinet Merah Putih. Dahlia meminta agar perumusan kebijakan publik yang sensitif—seperti sektor perpajakan, regulasi perbankan, hingga reforma agraria—dikaji ulang secara matang dengan melibatkan para ahli dan pakar yang berkompeten di bidangnya, bukan sekadar diputuskan di atas meja demi kepentingan elite.
“Sudahlah gaya-gaya borjuis elite itu. Pemerintah harus meningkatkan kinerja dan berhenti memproduksi kebijakan yang menindas rakyat. Sering-seringlah berdialog, terima tamu dan dengarkan keluhan mereka, jangan hanya menemui konstituen di daerah pemilihan (dapil) saat butuh suara saja,” tambahnya.
Dahlia mengingatkan seluruh pemegang kekuasaan di ranah Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif bahwa legitimasi kekuasaan mereka mutlak berasal dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Vox Populi, Vox Dei). Jika kebutuhan dasar rakyat tersumbat dan rasa sakit hati itu disulut, maka gerakan “Kedaulatan Rakyat” yang lebih besar dikhawatirkan akan menjadi konsekuensi logis.
Di akhir taklimatnya, ia memberikan pesan menyentuh sekaligus kritik tajam kepada aparat keamanan yang bertugas meredam demonstrasi di lapangan. Ia meminta aparat penegak hukum untuk kembali pada khitah doktrin Jiwa Bhayangkara yang humanis dan pelindung masyarakat.
“Walaupun ada perintah komando, kalian harus tetap ingat Tuhan. Jangan pukuli para pendemo secara serampangan. Kedepankan pendekatan damai. Siapa tahu di kerumunan massa itu ada sepupumu, keponakanmu, atau bahkan anakmu sendiri. Tolong hilangkan arogansi. Seragam dan gaji kalian itu berasal dari uang rakyat, gunakan itu untuk menunjukkan dedikasi pada sumpah jabatan, bukan untuk bertindak sewenang-wenang,” pungkas Dahlia.
