JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar agenda rutin Rilis Akhir Tahun (RAT) 2023 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam pemaparannya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membedah potret capaian kinerja, penegakan hukum kasus kakap, hingga kesiapan total dalam mengawal stabilitas Pemilu 2024.
Giat yang berlangsung di Gedung Rupattama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2023) siang tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh lintas sektoral, mulai dari Ketua KPU Hasyim Asy’ari, mantan penyidik KPK Novel Baswedan, budayawan Sujiwo Tejo, jajaran Komisioner Kompolnas, hingga anggota Dewan Pers.
Mengawali taklimatnya, Jenderal Sigit mengajak seluruh tamu undangan untuk sejenak menundukkan kepala. Prosesi khidmat ini ditujukan untuk mendoakan serta memberikan penghormatan terakhir kepada 856 personel Polri yang gugur dan meninggal dunia dalam tugas sepanjang tahun 2023.
“Rilis akhir tahun ini merupakan momentum krusial bagi Polri untuk melaporkan capaian kinerja secara berkala. Ini adalah wujud akuntabilitas serta transparansi murni kami kepada masyarakat luas, sejalan dengan visi besar Transformasi Menuju Polri yang Presisi,” tegas Jenderal Sigit.
Desain Pengamanan Pemilu 2024
Menghadapi eskalasi politik menjelang pesta demokrasi, Polri telah mengaktifkan klaster pengamanan berlapis guna mereduksi potensi polarisasi di masyarakat. Beberapa instrumen taktis yang dikerahkan antara lain:
- Operasi Mantap Brata 2023-2024 & Operasi Nusantara Cooling System: Difokuskan pada pengamanan fisik pemilu serta pendinginan tensi sosial di ruang siber dan nyata.
- Satgas Khusus: Mengaktivasi Satgas Anti Money Politics dan Satgas Pemilu Damai demi menjaga integritas kontestasi.
- Rumah Kebangsaan: Didirikan di 34 wilayah Polda sebagai pusat kolaborasi kepemudaan, elemen mahasiswa, ormas, dan organisasi keagamaan untuk membentengi persatuan nasional.
- Sistem Zonasi Brimob & Dalmas: Membagi kekuatan Korps Brimob Polri ke dalam 4 wilayah taktis (2.720 personel) serta mendistribusikan Dalmas Nusantara ke dalam 7 zonasi (8.500 personel) demi akselerasi perbantuan pengamanan.
Raport Penegakan Hukum & Kejahatan Transnasional
Di sektor pemberantasan tindak pidana korupsi, Korps Bhayangkara mencatatkan agresivitas yang signifikan. Sepanjang tahun 2023, Polri berhasil membongkar sedikitnya 431 kasus korupsi dan menyelamatkan sirkulasi keuangan negara dari total kerugian yang menembus angka Rp3,6 triliun.
Selain kejahatan kerah putih, Polri juga melakukan penetrasi masif terhadap jaringan kejahatan transnasional berkategori extraordinary crime, khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kerja keras tim satgas di lapangan berbuah penangkapan 1.361 tersangka pelaku TPPO. Angka penindakan ini melonjak tajam hingga 691 persen jika dibandingkan dengan capaian pada periode tahun 2022.
Melalui rilis performa akhir tahun ini, Polri menegaskan komitmennya untuk tidak sekadar menjadi penjaga keamanan yang pasif, melainkan instrumen penegak hukum yang adaptif, akuntabel, dan siap mengawal seluruh agenda nasional maupun internasional demi keberlanjutan pembangunan negara.