NGAWI – Peran aparat komando kewilayahan kini tidak lagi terbatas pada aspek pemeliharaan kamtibmas konvensional, melainkan merambah ke ranah pengawalan akuntabilitas pembangunan daerah. Komitmen ini ditegaskan jajaran koramil setempat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang digelar di Kantor Desa Keras Kulon, Kecamatan Gerih, Rabu (17/6/2026).
Hadir mengawal jalannya perumusan kebijakan tersebut, Babinsa Desa Keras Kulon, Serka Istamar. Keterlibatannya menjadi representasi fungsi monitoring TNI Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar selaras dengan pemenuhan kesejahteraan masyarakat arus bawah.
Dalam intervensinya di forum tersebut, Serka Istamar menggarisbawahi bahwa satuan teritorial bertugas mendukung penuh akselerasi infrastruktur dan pemberdayaan yang dicanangkan pemerintah daerah. Namun, ia memberikan catatan kritis terkait besarnya alokasi anggaran yang dikelola oleh pihak desa saat ini.
“Fungsi kami adalah memastikan program percepatan pembangunan ini berjalan di rel yang benar. Dengan serapan dana desa yang tergolong besar, potensi risiko maladministrasi juga meningkat. Kami berharap dalam eksekusinya nanti tidak ada celah untuk penyalahgunaan anggaran,” tegas Serka Istamar di hadapan perangkat desa dan tokoh masyarakat yang hadir.
Ia menambahkan, pengawasan berlapis dari seluruh elemen, termasuk masyarakat dan aparat teritorial, sangat krusial agar output dari Musrenbangdes ini tidak sekadar menjadi proyek seremonial, melainkan tepat sasaran.
Rapat koordinasi yang membahas proyeksi pembangunan untuk tahun anggaran mendatang ini berjalan interaktif. Dinamika forum menunjukkan adanya kesepahaman bersama antara otoritas desa dan aparat keamanan untuk mengedepankan prinsip transparansi serta tata kelola keuangan yang bersih dalam setiap tahapan realisasi fisik di lapangan.
Leave a Reply